Dana Rp1 Triliun Lebih Pemkab Kudus Masih Parkir di Bank, Ada Apa?

KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya terkait masih banyaknya dana pemerintah daerah yang “parkir” di bank. Berdasarkan data terbaru, hingga pertengahan Oktober 2025, serapan anggaran di Kabupaten Kudus memang belum maksimal.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Djati Solechah, menjelaskan bahwa hingga 17 Oktober 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp1,6 triliun dari total anggaran Rp2,6 triliun, atau sekitar 63,36 persen.

“Penyerapan anggaran diperkirakan meningkat menjelang akhir tahun, karena banyak pekerjaan sudah dalam tahap pelaksanaan namun belum mengajukan pencairan,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Sementara untuk pendapatan daerah hingga 30 September 2025, realisasinya telah mencapai 73 persen atau Rp1,8 triliun dari target Rp2,4 triliun.

Dari jumlah itu, pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,7 triliun, namun baru terealisasi sekitar Rp1,2 triliun.

Sedangkan untuk pendapatan asli daerah (PAD), terealisasi Rp 554 M atau setara dengan 80,17 persen dari total target sebesar Rp 692 M.

Artinya, di kas daerah Kabupaten Kudus masih ada uang sekitar Rp 1 T lebih di bank yang belum dibelanjakan.

Menurut Djati, masih banyaknya anggaran daerah yang mengendap di bank bukan karena kesengajaan, tetapi karena sejumlah proyek fisik belum selesai dilaksanakan.

“Belanja PUPR banyak yang belum terserap, begitu juga belanja RSUD, Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta Inspektorat. Uang memang mengendap di bank karena kegiatan masih berjalan dan pembayaran belum bisa dilakukan,” jelasnya, Rabu (22/10/2025).

Djati menambahkan, setiap akhir tahun jumlah Kas Daerah (Kasda) Kudus selalu menunjukkan tren menurun sejak 2021 hingga 2024. Artinya, penyerapan anggaran akan meningkat signifikan menjelang akhir tahun anggaran.

Jika mengacu pada anggaran kas, seharusnya hingga akhir September realisasi belanja mencapai 82,38 persen, dan sampai akhir Oktober ditargetkan 89,48 persen. Namun, penyerapan belum maksimal karena masih ada kendala pada beberapa proyek besar.

Salah satunya yakni proyek pengembangan RSUD dr. Loekmono Hadi dengan total anggaran Rp56 miliar, tetapi baru terealisasi Rp1,9 miliar karena sistem pembayaran tidak menggunakan uang muka kerja. Selain itu, belanja modal di Dinas PUPR dari total Rp130 miliar baru terserap Rp15,94 miliar atau sekitar 12 persen.

Ketua DPRD Kudus Masan turut menyoroti kondisi tersebut dan berharap perangkat daerah mempercepat realisasi kegiatan agar serapan anggaran meningkat di akhir tahun. Masan menyebut sorotan yang disampaikan Menkeu Purbaya mengenai banyaknya anggaran Pemda yang terparkir di Bank ada benarnya.

“Semestinya penyerapan anggaran bisa segera dilakukan agar bisa memacu pertumbuhan ekonomi di masyarakat,”katanya.

Ali Bustomi SB

Berikan Pendapat Anda